Menu

Tagihan Untuk Jokowi, Dari PGI dan AI

nobanner

140724180646Euforia terpilihnya Ir H Joko Widodo dan HM Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan masih terasa hingga saat ini. Ucapan selamat terus meluncur dari seluruh dunia, kalangan politis hingga band ternama dunia juga mengucapkan selamat kepada Jokowi-JK.

Tidak ketinggalan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pdt Dr A. A. Yewangoe juga menyampaikan ucapan selamat. “Saya ucapkan selamat kepada Jokowi-JK yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI,” saat ditemui di ruang kerjanya di PGI (23/7).

“Kita patut bersyukur bahwa Pilpres 2014 ini berlangsung dengan baik, aman, tertib, damai, dan transparan, meskipun di sana-sini masih ada kekurangan dan bahkan kecurangan di kedua belah pihak tim sukses para capres/cawapres, tetapi itu tidaklah signifikan mempengaruhi total penghitungan suara,” terangnya.

Menurutnya, keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum ini harus dihormati karena keputusan ini sah dan legitimasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang sebelumnya hampir terpecah belah karena persoalan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM, kini masyarakat tampak dapat bersatu kembali. Memperlihatkan proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Harapan Yewangoe adalah agar kedua wakil rakyat ini mampu merekatkan kembali rakyat Indonesia dan tidak tenggelam dalam neokapitalisme yang menyebabkan pemisah di antara rakyat. Apalagi Jokowi mengklaim dirinya sangat tegas memegang teguh konstitusi negara kita, UUD 1945, dan Pancasila.

Selain PGI, kemenangan ini juga disambut gembira oleh sejumlah kelompok HAM. Mereka akan menagih janji Jokowi saat masa pilpres terkait pengusutan masalah HAM di Indonesia. Amnesty International (AI) mendesak pemerintahan yang baru untuk menghormati kebebasan agama dan mengatasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Richard Bennet Direktur AI Asia-Pasifik menyampaikan, “sebagai langkah awal, kami mendesak pemerintah yang baru untuk mengevaluasi catatan HAM dekade lalu dan merumuskan sebuah rencana aksi yang jelas dan yang terpenting, ini harus dilakukan bersama dengan masyarakat sipil dan aktor kunci lainnya.”

Sebelumnya, Presiden SBY dianggap telah gagal dalam menangani kasus HAM di Indonesia. Lembaga ini berharap agar prioritas Jokowi dapat terfokus pada persatuan bangsa setelah pilpres yang cukup sengit. Langkah selanjutnya adalah membangun kabinet, termasuk Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM yang baik, berani, bebas dari pelanggaran hukum dan HAM serta menjunjung tinggi pluralisme.

Comments

comments